Kabupaten Tasikmalaya
Mediatasik.com. Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tengah melakukan upaya akselerasi pembangunan dengan memfokuskan
diri pada tiga masalah pokok pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan, penataan
destinasi pariwisata, dan peningkatan produktifitas pertanian. Untuk mencapai
ketiga hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2016-2021 yang telah dilaksanakan selama dua tahun perlu dilakukan review
karena harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
“Bila kita harus jujur, pembangunan yang kita
laksanakan di Kabupaten Tasikmalaya, sesungguhnya tinggal melaksanakan saja.
karena sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita bersumber
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Karena itu, maka arah dan fokus
pembangunan kita di daerah pun harus harmonis dan selaras dengan arah kebijakan
pusat, dengan kata lain, APBD kita adalah alat untuk menyelaraskan kebijakan
pembangunan pusat dengan kepentingan masyarakat kita”.
Demikian yang dikatakan Wakil Bupati Tasikmalaya H.
Ade Sugianto S.IP., saat membuka kegiatan Halaqoh Para Alim Ulama dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka konsultasi publik Revisi
RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 yang berlangsung di Gedung Islamic
Center Kabupaten Tasikmalaya, (9/4/18).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Kepala SKPD di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya, para ulama, dan pimpinan organisasi massa
Islam se-Kabupaten Tasikmalaya.
Lebih lanjut Wakil Bupati, pembangunan yang
dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya harus memperhatikan manfaat
apa yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyrakat terutama
kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan. Anggaran untuk pembangunan harus
saling sinergis antara satu program dengan program yang lainnya. “Anggaran
pembangunan besar, uang keluar banyak, proyek bertebaran, tapi antara satu
program dengan program lain, antara satu proyek dengan proyek lain tidak saling
sinergis, tidak berkaitan dan saling mendukung, bahkan banyak
pembangunan-pembangunan kita yang tidak bermanfaat harus segera dihentikan.
Kita harus rubah, dari program follow money, menjadi money
follow program. bicara dahulu program, baru uang, baru anggaran. no
program no money, “lanjut Wakil
Bupati.
Terkait peningkatan destinasi wisata, Wakil Bupati
menjelaskan, kebijakan pembangunan nasional melaui Keputusan Presiden Nomor 59
tahun 2017 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan pariwisata
menjadi lokomotif perekonomian. Menurutnya, sesuai kebijakan nasional tersebut,
sudah saatnya Kabupaten Tasikmalaya menjadikan pariwisata sebagai sektor
strategis yang menjadi media integrasi program dan kegiatan antar sektor
pembangunan yang dapat menggerakan perekonomian rakyat. “Kita punya kawasan
wisata Galunggung, fokuskan pengembangan wisata di daerah ini sehingga menjadi
destinasi wisata unggulan yang ikonik, dalam pengembangannya, seluruh sektor
baik infrastruktur, industri perdagangan, ekonomi kreatif, seni &
kebudayaan, pertanian, dan sektor lain haruslah fokus ikut menopang
pengembangan destinasi wisata galunggung secara sinergis, “tutur Wakil
Bupati.
Sementara, pada sektor pertanian Wakil Bupati
menjelaskan, sebagian besar penduduk Kabupaten Tasikmalaya berprofesi
sebagai petani. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap
jumlah total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya.
“Meskipun kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB menurun,
bergeser ke sektor jasa dan perdagangan, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya haruslah pro terhadap petani. terlebih, penduduk yang berprofesi
petani ini sangatlah berisisan dengan problem kemiskinan di Kabupaten
Tasikmalaya, “ jelas Wakil Bupati.
0 komentar:
Posting Komentar