Disdukcapil, Perlu Sarana dan Prasarana yang Memadai untuk Meningkatkan Pelayanan

 Kota Tasikmalaya

Mediatasik.com. Masih kurangnya sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya.(18/1/2018).

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya Drs. H. Imih Misbahul Munir, mengatakan, untuk menunjang pelayanan, Disdukcapil memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, pertama adalah server, server itu idealnya harus ada 6 unit, 3 untuk yang On, dan yang 3 lagi buat backup manakala ini macet langsung nyala, karena seharusnya tidak boleh ada jeda, ini seharusnya ada 6 unit, tetapi ini baru ada 2 unit. Kedua, alat perekaman, alat ini usianya sudah tua/ lama dan baru ada 2 unit, karena idealnya untuk keliling 3 unit, dan 2 unit stanby ditempat jadi jumlahnya idealnya 5 unit, ditambah lagi di tiap kecamatan satu unit, karena masih ada kecamatan yang belum mempunyai alat perekaman, dan Ketiga ini di SDM, ini tidak bisa dilakukan oleh robot karena pelayanan masyarakat, jadi harus oleh pegawai, ini dalam rangka percepatan pelayanan.

Untuk sementara ini, pegawai yang ada sekitar 40 orang, untuk idealnya sekitar 56 orang. Sarana yang lainnya misalkan, gedung yang kurang memadai, karena ini eranya memanjakan masyarakat, idealnya masyarakat ini dinaungi dalam sebuah ruangan yang ada AC, tempat duduknya yang bagus, dan gudang/tempat arsip ini masih jauh dari memadai. Padahal kita memproduk KTP, KK, Akte tiap hari sekitar 1000 lembar, mungkin lamanya hingga 2-3 tahun ini sudah tidak bisa bergerak karena ruangan akan habis, katanya.

H. Imih menambahkan, pada awalnya kesejahteraan itu dari Disdukcapil, karena bantuan apapun penduduk tanpa kependudukan tidak bisa dilayani, misalkan, ingin bantuan jaminan kesehatan itu harus ada KTP, KK, dan juga bagi anak yang mau masuk sekolah, itu harus ada akte, KK. Memang seperti sepele tapi kita mempertanggungjawabkannya sangat berat. Kita membuat dokumen ini harus benar-benar akurat, karena tidak bisa sembarangan dan harus ada persyaratan lainnya, demikian tambahnya. (mdt)

Read More

H. Imih: Manfaatkan Kesempatan Itu Agar Dokumen Kependudukan Anda Lengkap

 Kota Tasikmalaya

Mediatasik.com. Menjelang Pilgub Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya akan melakukan penggiringan perekaman KTP-EL. Kamis, (18/1/2018). 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, Drs. H. Imih Misbahul Munir menjelaskan, sebelum tanggal 20 Januari kita (Disdukcapil) juga akan melakukan langkah-langkah, salah satunya kegiatan yang akan dipimpin oleh Bapak Walikota, akan mengadakan rapat seluruh camat dan lurah Se-Kota Tasikmalaya, untuk membahas pelaksanaan penggiringan perekaman KTP-EL, yang intinya kepada seluruh masyarakat yang belum melakukan perekaman, dan datanya nanti kita diskusikan per kelurahan. Mudah-mudahan tidak ada seorang warga negara yang tidak punya KTP-EL.

Setelah upaya itu, kita lakukan nanti bagi yang dekat dengan kantor kecamatan untuk perekamannya dilakukan di kecamatan, dan bagi yang tidak bisa keluar rumah, misalkan, jompo itu kita akan datangi, jemput bola ke rumahnya masing-masing oleh tim kami. Jadi menjelang coklit (pencocokan dan penelitian) kami akan melakukan penggiringan bagi warga yang belum perekaman, dan bagi yang berada di luar kota, mungkin ada anaknya yang sedang kuliah atau yang lagi bekerja diluar daerah, kita titipkan pesan kepada, keluarganya, pada istrinya atau orangtuanya.

Penggiringan di mungkinkan bisa dilakukan sampai hari H, karena beberapa alasan masyarakat, ada yang sempat dan tidak sempat, bahkan ada juga orang yang punya pemahaman “nanti aja pada usia 17 tahun direkamnya”, padahal kita memberi ruang. Kita sarankan bagi penduduk yang pada tanggal 27 Juni berusia 17 tahun, silahkan untuk segera direkam, jelas H. Imih.

Kami berharap, mudah-mudahan kepada seluruh masyarakat bisa memahaminya, manfaatkan kesempatan ini supaya dokumen kependudukan bagi yang bersangkutan sudah lengkap, harapannya. (mdt).

Read More

Sekda Berikan Medali kepada Atlit PORPEMDA yang Berprestasi

Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com. Upacara Hari Kesadaran Nasional Tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Upacara yang diikuti oleh Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan para pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kompleks Perkantoran Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (17/1/18).

Sambutan Bupati Tasikmalaya yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Drs.H.Abdul Kodir,.M.Pd., mengatakan, pengharapan masyarakat kepada peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar. Aparatur Sipil Negara (ASN) berkewajiban untuk menjawab keinginan  masyarakat dengan memberikan pelayanan publik secara cepat, mudah, terjangkau, terukur, dan menghindari praktek pungutan liar, katanya.

Sementara itu, Bupati menegaskan, terkait Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, bupati mengharapkan peran serta para ASN dalam menyosialisasikan berlangsungnya Pilkada serentak 2018.

"Plkada serentak tahun 2018 merupakan pesta demokrasi bagi 171 daerah di seluruh Indonesia, Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, harus menjadi contoh bagi daerah lainnya dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada  waktunya sehingga dapat mendongkrak partisipasi masyarakat, " tegasnya.

Selesai Upacara, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, secara simbolis memberikan medali kepada perwakilan atlet yang berptestasi pada ajang Pekan Olah Raga Pemerintah Daerah (Porpemda) ke 13 tingkat Jawa Barat tahun 2017 di Kabupaten Bandung, (mdt).

Read More

Ratusan Sopir Demo

Kota Tasikmalaya

Mediatasik.com. Ratusan sopir Angkutan kota (Angkot) menggelar demo di Balekota Tasikmalaya dan Gedung DPRD. Rabu (17/1/2018).

Aksi demo para sopir menuntut penolakan angkutan online yang menurutnya telah merugikan mereka.

Para sopir menolak menaikkan penumpang, sebagai bentuk protes terhadap keberadaan angkutan online. Karena angkutan berbasis online itu juga dianggap merebut lahan pendapatan para sopir konvensional.

Menurut salah seorang pengemudi Wawan menuturkan, dengan adanya aksi itu berdampak kepada masyarakat yang kerap menggunakan jasa transportasi umum. Seperti para siswa sekolah dan para penumpang umum, tuturnya (mdt)

Read More

Walikota: yang Penting UMKM Kita Bantu

 Kota Tasikmalaya

Mediatasik.com. Kegiatan Penyerahan sertifikat tanah bagi usaha micro kecil, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Tasikmalaya. acara dihadiri oleh Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman. (16/1/2018).

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Indag H. M. Firmansyah mengatakan, mudah-mudahan dengan jumlah 1000 sertifikat pertama tahun ini bisa selesai. Sementara untuk penyerahan tahap awal sekitar 300 sertifikat.

Kepada warga yang mendapatkan sertifikat agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan saya mengucapkan terimakasih kepada BPN, karena kalau prosesnya secara pribadi terkadang ada halangan, dan proses mungkin akan lama. Mohon dapat dimanfaatkan untuk usaha mikro, Insya Alloh Kota Tasikmalaya kedepannya akan lebih maju.

Kadis menghimbau, kepada yang belum memiliki izin untuk usaha mikro kecil agar segera dibuatkan, himbaunya.

Sementara itu, Walikota dalam wawancaranya menyampaikan, kita punya aset tetapi tidak punya sertifikat, maka sertifikatnya dari pemerintah. Sebanyak 1000 sertifikat khusus untuk UMKM, jadi tidak melihat kaya atau miskin yang penting UMKM kita bantu, skala prioritas, yang penting prioritas dulu mana yang punya potensi sehingga ini akan mengurangi beban mereka dan bisa dimanfaatkan kalau sudah punya sertifikat, pertama, merasa tenang karena keabsahan tanah sendiri. kedua, bisa dimanfaatkan/dipakai kalau mereka membutuhkan  modal kerja, bisa  ke Perbankan, BPR, kadang-kadang butuh sertifikat.

Insya Alloh tahun ini kita usulkan supaya bertambah, mudah-mudahan tahun 2020 masyarakat semua bisa bersertifikat, karena ini menyangkut masalah ekonomi sekarang ini kita lebih fokus dulu ke UMKM, karena kalau UMKM jalan itu bisa menyerap tenaga kerja. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan daya saing sehingga, akan menjadi kekuatan ekonomi yang ada di daerah Tasikmalaya. jadi permasalahan permodalan ini minimal bisa kita bantu salah satunya, mereka punya sertifikat yang bisa dimanfaatkan. (mdt). 

Read More

Kantor Bank Sinarmas Syari'ah Di Resmikan Walikota

Kota Tasikmalaya

Mediatasik.com. Kantor Bank Sinarmas Syariah diresmikan Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman, yang beralamat di Jalan Yudanegara nomor 39 Kota Tasikmalaya. (15/1/2018).

Branch Manager Bank Sinarmas Syariah Tasikmalaya, Tia Agustina menjelaskan,  dengan kepindahan kantornya itu, diantaranya karena hampir 90 persen nasabahnya berada di Kota Tasikmalaya. Sehingga dengan perpindahannya itu lebih mendekatkan dengan para nasabah.

Kami ini sudah 4 tahun berada di kantor lama Manonjaya. Bahkan sudah memiliki sekitar 3.800 nasabah, dan saat ini ada program baru andalan yang ingin ditawarkan di antaranya tabungan emas dan biaya umroh, jelasnya.

Tia juga menambahkan, selain kedua program tersebut ada juga program MM yakni semacam program deposito yang pada tahun lalu juga sangat menarik bagi sejumlah nasabah. Sedangkan tabungan emas dan biaya umroh itu merupakan program baru yang akan launching pada semester pertama tahun ini, tambahnya.

Dikatakannya pula, untuk meningkatkan pelayanan nasabah, ada program yang digelar empat kali dalam satu tahun sekali,  yaitu Simkom Community. Kegiatan itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan dengan sejumlah nasabahnya, katanya. (mdt).

Read More

Guru Madrasah Gelar Aksi Ke Gedung DPRD

Kota Tasikmalaya

Mediatasik.com. Ribuan guru madrasah menggelar aksi, karena di hapusnya tunjangan fungsional, dalam bentuk aksi moral yang dipusatkan di gedung DPRD Kota Tasikmalaya, (12/01/2018).

Sekitar 2893 Guru Madrasah diantaranya, PNS 265 orang, non PNS 2628, sementara 973 guru telah bersertifikasi. Sedangkan sisannya sebanyak1920 guru, yang belum mendapatkan fasilitas tunjangan, demikian yang dikatakan Asep Rizal Ansyari, Ketua Perkumpulan Guru Madrasah (PGM ) Indonesia Kota Tasikmalaya.

Menurut Ketua PGM, terjadinya perubahan PP 74 Tahun 2008 menjadi PP 19 Tahun 2017, akibatnya poin 2 hilang/di hapus, yang artinya bantuan/ tunjangan fungsional guru yang tidak seberapa turut hilang, kita mempertanyakan keadilan seperti apa yang di berikan Pemerintah kepada para Guru madrasah, katanya.

Ketua PGM Kota Tasikmalaya menyatakan sikap, menuntut untuk PP No 19 Tahun 2017, di revisi kembali, karena di nilai diskriminatif dan menghilangkan rasa keadilan bagi guru madrasah, katanya.

Ketua PGM menegaskam, akan menuntut kepada pemerintah, untuk mengembalikan pasal-pasal yang berhubungan dengan tunjangan fungsional guru madrasah, dan ke DPRD Kota Tasikmalaya, untuk dapat memperhatikan kesejahteraan mereka, tegasnya. (mdt).

Read More

Budy Rachman: Awalnya Tidak Terlintas Menjadi Kadis Satpol PP dan Damkar

Kota Tasikmalaya

Mediatasik.com. Ketika ditanya soal seleksi pejabat tinggi pratama, H. Budy Rachman, S.sos., M.Si. yang awalnya menjabat sebagai Camat di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, hingga terpilihnya menjadi Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar. (10/1/2018). 

H. Budy Rachman, S.sos., M.Si., memaparkan, awalnya tidak terlintas menjadi Kadis Satpol PP dan Damkar, nikmati saja sebagai camat waktu itu. Ketika kami mengikuti seleksi pejabat tinggi pratama, itupun atas motivasi dan dukungan dari para senior kami, tahap demi tahap seleksi telah kami lalui dan sampailah pada tahap interview. Kami di interview oleh panitia dari pansel pusat ataupun dari pansel tingkat kota. Ketika kami ditanya, program apa yang akan dilaksanakan seandainya saudara terpilih menjadi Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar?, paparnya.

Sementara, H. Budy Rachman menjelaskan, mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, disitu Satpol PP mempunyai tugas yang sangat luar biasa.

Konkritnya bagaimana menyikapi daripada sikap ketertiban dan kenyamanan yang lebih baik. Contohnya, orang membuang sampah sembarangan dan dianggap itu tempat pembuangan sampah, padahal itu bahu jalan.

“Coba lakukan operasi non yustisia, yang maksudnya operasi yustisia itu operasi dari sisi pendekatan kemanusiaan dengan cara pembinaan, pemberian informasi agar masyarakat faham/tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak diperkenankan oleh regulasi daerah”.

“Karena sehebat-hebatnya pemerintah tanpa ada kerjasama dengan masyarakat itu tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Jadi keterlibatan masyarakat itu sangat diperlukan, tapi dalam arti untuk kepentingan umum jangan kepentingan subjektif, jadi memanfaatkan pemerintah untuk kepentingan umum”, jelasnya.

H. Budy Rachman menambahkan, kemudian juga langkah berikutnya secara konkrit, penataan penertiban pedagang kecil informal Dadaha, memang sudah jauh-jauh hari setahun yang lalu sudah direncakan dan kami lakukan.

Pasca relokasi pedagang kecil informal ke selter, itu bukan hanya tugas Dinas Satpol PP Dan Damkar, tapi dinas lainnya juga harus pro aktif dan berkesinambungan. Contoh, Disparbud bagaimana supaya para pedagang lebih nyaman penjualannya?, lalu Dinas KUKM dan Perindag, ketika sudah direlokasi, ini harus bagaimana pembinaannya kepada para pedagang?.   

Kami Satpol PP mengirimkan petugas ke lapangan untuk melakukan monitoring dari sisi ketertiban, dan itu tiap malam, jadi tidak hanya ditertibkan saja. “Bagaimana supaya para pedagang merasa nyaman untuk kelanjutannya”. Jadi yang paling berat adalah pasca relokasi kedepannya, tambahnya.

Lalu komitmen apa yang akan dilakukan kepada para pedagang? Sesuai dengan ketentuan, kita disini penegakan Perda itu ada tahapan, tahap 1 surat edaran, tahapan surat teguran 1, 2, dan 3. Pertama misalnya 10 hari, kedua teguran lagi 7 hari, ketiga teguran lagi 3 hari. Kalau semua rangkaian daripada tahapan-tahapan sudah dilalui, mau tidak mau dengan perasaan yang sangat terpaksa, karena saya juga manusia, sebetulnya kasihan kalau ada penggusuran tapi mau bagaimana. Dengan operasi yang sifatnya lebih ditekankan kepada penegakan hukum, ya kami melakukan penegakan hukum, karena prosedur harus kita lalui. Kami tidak berkonsentrasi pada PKL saja tetapi lebih kepada general people (masyarakat umum), jawabnya.

Kami berharap, mudah-mudahan masyarakat Kota Tasikmalaya kedepannya lebih baik. (Mdt. 1-2).

Read More

Walikota Resmikan Penggunaan Tupping Box

Kota Tasikmalaya

Mediatasik.com. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya Launching Pemasangan alat perekam data transaksi usaha, diselenggarakan di Outdoor Bioskop 21 Asia Plasa Kota Tasikmalaya.

Launching pemasangan Tupping Box langsung diresmikan oleh Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman, dan acara dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( Forkopinda ), Kadis BPPRD Ronny Mulyawan, DPRD Kota Tasikmalaya, Polresta dan para undangan.

Pada kesempatam itu, Walikota mengatakan, dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, sangat erat hubungannya antara penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan Tupping Box sistem pelayanan pajak secara online, memberikan banyak kemudahan secara administrasi,  juga merupakan alat perekam transaksi yang terjadi, paling penting terjadi transaparansi pemerintah daerah soal pendapatan di sektor pajak, katanya.

Walikota berharap, kepada seluruh wajib pajak agar dapat mendukung program ini, sebagai bentuk aktualisasi dan implementasi kita terhadap pembangunan di Kota  Tasikmalaya.

“Pemasangan alat perekam yang hari ini kita lakukan, tentu butuh dukungan semua pihak, terutama para wajib pajak, karena potensi sektor pajak sangat mendukung program pembangunan di Kota Tasikmalaya,” harapannya. (mdt. 1-2).

Read More

Masjid Besar Ciawi Diresmikan Gubernur

Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com. Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan meresmikan Masjid Besar Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. (9/1/2018).

Pada kesempatan itu, dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kab.Tasikmalaya Drs.Iing Faridz Khozin untuk mewakili Bupati Tasikmalaya.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs.Iing Faridz Khozin melalui selulernya mengatakan,

Pembangunan masjid sebagai dedikasi atau untuk mewujudkan ketaqwaan, akan tetapi yang lebih penting lagi bagaimana caranya untuk bisa lebih memakmurkan masjid dengan melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti, perayaan hari besar Umat Muslim, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur’an, katanya.

Iing menambahkan, Masjid juga harus dijadikan tempat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, tambahnya.(mdt.1-2)

Read More